ARTICLE AD BOX
Menurut Budi, sikap Presiden itu merupakan teladan yang harus diapresiasi. “Patut kita puji dari Bapak Presiden, beliau tidak mengarahkan struktur negara ini untuk bergerak memenangkan salah satu paslon, dan menyerahkan sepenuhnya pada rakyat yang memilih paslon mana pun,” kata Menko Polkam saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta, Senin, (11/11) merespons pertanyaan terkait dukungan Presiden Prabowo terhadap salah satu paslon untuk Pilgub Jawa Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menilai dukungan (endorse) dari Presiden itu hal yang lumrah, dan dapat ditemukan di berbagai kontestasi politik di luar negeri. Dia juga memastikan dukungan itu tidak melanggar aturan hukum. “Dari sisi aturan, yang kami lihat tidak ada hal yang dilanggar. Di negara lain pun kita melihat bal yang sama di negara demokrasi, misalnya, seperti Amerika Serikat, secara terbuka Presiden meng-endorse salah satu paslon tertentu,” kata Menko Polkam RI.
Dia melanjutkan dalam kontestasi pemilihan seperti pilkada, wajar tiap paslon berupaya mendapatkan dukungan dari Presiden. "Itu hal yang wajar ya di negara demokrasi, setiap paslon pasti berusaha mendapatkan dukungan dari semua pihak," kata Budi Gunawan.
Budi kemudian mengajak publik untuk menyimak secara utuh pernyataan Presiden terkait dukungan itu, yang pada intinya Presiden menyerahkan keputusan akhir kepada rakyat sebagai pemilik suara. "Beliau menekankan keputusan akhir untuk memilih paslon siapa pun juga itu ada di tangan rakyat atau pemilih," ujar Budi Gunawan.
Sebelumnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada Sabtu (9/11) lalu mengunggah video berdurasi sekitar 5 menit dalam akun Instagram @ahmadluthfi_official yang di dalamnya memuat pernyataan dukungan Prabowo atas pencalonan dirinya bersama Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.n ant